60DTK, Kabupaten Gorontalo – Protes terhadap pelaksanaan wisuda bagi anak didik yang baru menyelesaikan pendidikan di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA beberapa waktu terakhi mendapat protes dari banyak orang tua di akun intagram Menteri Pendidikan, Riset dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim.
Protes ini muncul dikarenakan biaya yang dikeluarkan orang tua agar anaknya dapat mengikuti “budaya baru” tersebut cukup menguras kantong, sementara masih banyak keperluan keluarga dan anak yang harus mereka biayai.
Menanggapi gelombang protes itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menyerahkan sepenuhnya kepada pihak orang tua. Kalau orang tua merasa mampu dan senang dengan adanya acara wisuda itu, maka tidak menjadi masalah.
Nelson mengakui, pihaknya belum mengeluarkan surat edaran (SE) secara resmi kepada seluruh satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pasalnya, protes ini belum lama muncul.
“Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo, menyerahkan kepada orang tua siswa. Kalau orang tua tidak setuju, maka jangan ikut,” ujar Nelson saat diwawancarai beberapa awak media di Kawasan Danau Limboto belum lama ini.
“Pihak sekolah juga harus membahas (wisuda siswa) bersama orang tua, tapi jangan memaksa soal wisuda itu,” tambahnya dengan tegas.
Menurut Bupati Gorontalo dua periode ini, wisuda itu sendiri merupakan bentuk pengumuman, ramah tamah, rasa syukur, dan silaturahmi antara orang tua dan anak didik yang telah menyelesaikan studi di satuan pendidikan tertentu.
“Yang menjadi problem adalah beban terhadap pakaian dan sebagainya yang diperlukan untuk wisuda itu. Karenanya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua,” pungkasnya. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
