Rusli Minta Penegakan Protokol Kesehatan di Pedesaan Lebih di Tingkatkan

60DTK, Gorontalo – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta penagakan Protokol Kesehatan Covid-19 di pedesaan lebih ditingkatkan, khususnya penggunaan masker.

Tidak tanggung-tanggung Rusli Habibie mengerahkan aparaturnya untuk memantau kesadaran penggunaan masker oleh warga. Meski itu bukan wewenangnya, Ia berharap aparaturnya ikut mengambil bagian.

“Jika di desa tidak maksimal, maka ada konsekuensi pengurangan insentif. Jadi ada take and givenya,” pinta Rusli saat memimpin Rapat Pimpinan OPD secara daring dari Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (5/8/2021).

Dengan rencana ini Rusli meminta meminta Dinas PMD Dukcapil sebagai instansi yang beririsan dengan aparatur desa, diminta aktif memonitor perkembangannya. Begitu juga dengan Dinas Sosial penggerak PKH dan Dinas Pertanian yang mengurusi penyuluh.

expo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tengah) memimpin Rapat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/8/2021). Foto: Salman.

“Saya jujur saja kaget dengan hasil penilaian satuan tugas Covid-19. Gorontalo tertinggi tidak menggunakan masker, angkanya 75 persen. Saya berdiskusi dengan Pak Kapolda, beliau menduga bahwa hasil ini karena kita tidak pernah mengisi aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Ini mungkin mengakibatkan kita paling tinggi,” ungkap Rusli.

Sejalan dengan pengisian aplikasi BLC, Rusli meminta aparaturnya termasuk PTT diminta aktif untuk mengisi di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Daerah.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan dr. Yana Yanti Suleman menjelaskan hasil survei penggunaan masker di Gorontalo yang rendah dipengaruhi oleh pelaporan aplikasi Bersama Lawan Covid-19 yang rendah.

Aplikasi ini juga harusnya memuat laporan tentang pelaksaan PPKM di daerah serta posko yang didirikan di kabupaten/kota apakah operasional atau tidak.

“Dari 600 Posko PPKM yang ditargetkan, Provinsi Gorontalo ada 100-an. Dari angka itu, 24 persen saja yang berjalan. Ini barangkali yang perlu didorong pak untuk aktif dan terutama melaporkan aktivitas posko di aplikasi BLC,” jelas dr. Yana.

Senada dengan hal ini Kepala Pelaksana BPBD Rusli Nusi mengatakan  selama ini pelaksanaan PPKM hanya rutin dilaporkan oleh provinsi dan Kabupaten Boalemo.

“Kami minta bantuan Pak Sekda untuk mengotimalkan Dinas PMD Dukcapil mengontrol pembuatan posko, aktivitas dan laporannya. Mudah mudahan laporan Jumat ini bisa meningkat. Memang aktivitas posko ini tidak terlaporkan maksimal Pak Gub,” lapor Rusli Nusi. (ksm)

Ikuti Kami

Ikuti perkembangan informasi disekitar anda melalui media sosial kami. Ubah hidupmu dengan membaca berita 60dtk.com

Related Articles