SMK Kesehatan Gorut Kekurangan RKB, Hamid Kuna: Mereka Butuh Dukungan

  • Whatsapp
Hamid Kuna
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna, Saat Diwawancara Awak Media Usai Melakukan Pertemuan dengan Kadis Dikbudpora, Rabu (10/06/2020). Foto: Hendra 60DTK

60DTK, Gorontalo – SMK Kesehatan Muhamadiyah Gorontalo Utara (Gorut) butuh perhatian dari pemerintah. Pasalnya sampai saat ini sekolah tersebut masih kekurangan fasilitas berupa Ruang Kelas Baru (RKB).

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Hamid Kuna, menjelaskan saat ini SMK Kesehatan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah Provinsi Gorontalo, terkait fasilitas-fasilitas yang dapat mambantu guru dan siswa dari segi KBM, yakni bantuan berupa RKB.

Bacaan Lainnya

“Kasihan mereka butuh dukungan dariĀ  pemerintah terhadap RKB nya, guru-guru karena ini kelihatannya semangat mereka itu tinggi dari SMK Kesehatan Muhamdiyah, intinya mereka butuh bantuan dari pihak pemerintah, untuk pengembangan sekolah,” ungkap Hamid saat diwawancarai oleh awak media usai melakukan pertemuan dengan Kadis Dikbudpora, Rabu (10/06/2020).

Baca Juga: Deprov Gorontalo Pantau PPDB Di SMA N 1 Telaga

Hamid juga menjelaskan dirinya dan beberapa anggota komisi IV lainnya melihat bahwa semangat dari SMK Kesehatan Muhamadiyah Gorut dalam mengembangkan sekolah itu sangat tinggi. Terlebih lagi peminat dari peserta didik untuk mendaftar disekolah ini cukup banyak.

“RKB sekaligus sarana prasarana di sana masih banyak kekurangan, yang dilihat dari mereka itu semangat yang tinggi, sekolah ini bagus, banyak peminatnya cuman selalu benturannya kondisi RKB dan lain sebaginya belum memadai,” tambanya.

Baca Juga: Deprov Gorontalo Apresiasi Pemprov Raih WTP Tujuh Kali Berturut-Turut

Menurutnya, hasil pantuan bersama anggota komisi IV di lapangan, itu sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Dikbudpora).

“Kita Komisi IV penerimaan siswa, ini jangan sampai Dinas ini salah, artinya salah disitu Zonasi itu harus diperhatikan, zonasi itu 50 persen, sisanya itu terbagi-bagi, ini kita ingin kroscek dengan mereka, seperti apa pelaksanaannya,” tutupnya.

 

 

Pewarta: Hendra Setiawan

Pos terkait