60DTK, Kota Gorontalo – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi menyebut pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Provinsi Gorontalo saat ini membutuhkan sentuhan anggaran dari pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Sofyan Puhi usai melakukan monitoring tiga PKBM yang ada di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo, bersama dengan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (3/08/2021).
“Ini (PKBM) butuh sentuhan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Bagaimana pemerintah menganggarkan untuk ini, dan provinsi juga seperti itu,” kata Sofyan.
Baca juga: DPRD Provinsi Gorontalo Apresiasi Desa Digital di Pontolo Gorontalo Utara
Menurutnya, pengalokasian anggaran dari pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi bisa saja menjadi suatu dorongan bagi PKBM untuk lebih berkembang lagi. Pasalnya, anggaran yang masuk ke PKBM selama ini hanya bersumber dari APBN saja, sementara dari APBD belum ada.
“Di Provinsi Gorontalo ini ada sekitar 50 PKBM yang aktif, terakreditasi, dan ini akan kita bicarakan dan kita dorong mereka supaya bisa setara dengan pendidikan formal,” bebernya.
Lebih lanjut, Ia juga menegaskan bahwa kehadiran puluhan pendidikan non-formal tersebut sangat penting bagi masyarakat. Sebab, PKBM bisa menjadi wadah yang tepat bagi masyarakat yang putus sekolah.
Baca juga: Erwinsyah Ismail Minta PPKM di Gorontalo Dihentikan
“PKBM ini adalah solusi bagi anak-anak kita yang putus sekolah. Dari segi kualitas, menurut saya hampir sama. Di sini ada tutor, sebutannya guru kalau di sekolah formal. Tutor ini persyaratannya harus terdaftar di dapodik, dan ada kriteria-kriteria tertentu seperti sudah sarjana dan lain-lain,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
