Terima Kunjungan BPK, Bupati Gorontalo Utara Perintahkan Dinas Badan Lengkapi Data

  • Whatsapp
BPK RI ke Kantor Bupati Gorontalo Utara
Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Menerima Kunjungan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rabu (10/02/2021). Foto: Ipin Humas

60DTK, Gorontalo Utara – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Gorontalo Utara. Kunjungan ini merupakan kunjungan rutin dilaksanakan oleh pihak BPK, tidak lain untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

“Dan memang ini sudah rutin setiap tahun, pada awal tahun itu selalu dilakukan pemeriksaan penggunaan keuangan daerah, dan nantinya akan ada beberapa kali pemeriksaan itu, sampai nanti akan melahirkan opini untuk pengelolaan keuangan daerah itu,”ungkap Indra Yasin saat diwawancarai, (10/02/2021).

Menindak lanjuti pemeriksaan tersebut, Indra Yasin langsung memerintahkan seluruh dinas badan, untuk melengkapi data-data terkait proses pengelolaan keuangan daerah.

BPK RI ke Kantor Bupati Gorontalo Utara
Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Menerima Kunjungan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rabu (10/02/2021). Foto: Ipin Humas

“Teman-teman dari dinas badan juga sudah saya minta setiap ada data yang diminta segera diberikan, sebab itu bermanfaat untuk perbaikan-perbaikan pengelolaan keuangan di daerah,” ucap Indra Yasin.

Ia menegaskan, dalam memaksimalkan proses pembangunan yang ada di daerah, salah satunya dengan di dukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang baik.

Baca Juga: Indra Yasin Minta Nakes Lebih Semangat Beri Pelayanan

“Karena keberhasilan pembangunan di suatu daerah, itu ditentukan oleh bagaimana pengelolaan keuangan. Kalau pengelolaan keuangannya baik, maka sudah setengah pembangunan daerah itu sudah berhasil, sebab itu, Gorontalo berusaha keras, dan kami ini sudah 5 Kali Wajar Tanpa Pengecualian,” jelasnya.

Ia mengharapkan, yang sudah diraih Pemerintah Daerah, yang tak lain predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat di pertahankan.

“Dan kami berharap, untuk yang berikutnya lagi, kita bisa mempertahankan opini itu, dan kami melihat, teman-teman dari BPK akan memberikan masukan, dan perbaikan-perbaikan yang sebetulnya secara rutin sudah kita lakukan, tapi paling tidak ada ketentuan-ketentuan baru yang harus kita penuhi,” sambung Indra.  (adv)

Pos terkait