Thariq Minta Seluruh Data Guru di Gorut Kembali Dianalisis 

  • Whatsapp
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu (ketiga dari kanan) saat melakukan pengecekan ruangan yang ada di SMP 1 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (11/07/2022). (Foto: Humas Gorut)

60DTK, Gorontalo Utara – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu meminta Dinas Pendidikan Gorut untuk kembali melakukan analisis data-data setiap guru di wilayahnya.

Hal itu Thariq sampaikan usai melaksanakan kunjungan ke SMP 1 Kwandang dalam rangka pengecekan penerimaan siswa baru, ketersedian ruangan, serta pengecekan guru di sekolah tersebut, Senin (11/07/2022).

Bacaan Lainnya

“Ternyata tadi ditemukan bahwa ada beberapa guru yang kebutuhan-kebutuhan lokal, dan sementara P3K yang lulus itu hanya 3 orang, makanya dari situ saya mau tegaskan kepada Dinas Pendidikan untuk seluruh guru di Gorontalo Utara itu dianalisis lagi datanya,” tegas Thariq.

Thariq juga membeberkan, saat ini pihak pemerintah daerah sedang melakukan upaya untuk memperjuangkan nasib pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

“Saat ini kita masih melakukan perjuangan melalui apkasi untuk PTT dan GTT khususnya untuk pendidkan, makanya ini saya minta kepada dinas untuk menyajikan data dan kajian terhadap pemberlakuan terhadap tahun depan, misalnya apa masalah yang akan terjadi ketika tidak ada pengangkatan GTT. Nah, oleh karena itu kajian ini yang coba kita akan bawa ke Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Thariq menjelaskan, data kajian yang diminta itu adalah data terkait dengan ketersediaan guru dengan model pengangkatan P3K yang terbatas. Sedangkan, lanjut Thariq, ada kebijkan pemerintah mengenai pemberlakuan UUD di tahun depan itu sudah tidak ada lagi pengangkatan lagi di luar dari P3K itu sendiri.

“Itu dampak bagi dunia pendidikan apa? Makanya ini saya minta kajiannya, supaya sebelum pemberlakuan tahun depan kita masih bisa menyampaikan bahan-bahan pertimbangan ke Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan pemberlakuan. Kalaupun perlu ada skema pemberlakuan tidak bisa langsung tahun depan, tapi setiap daerah tidak boleh sama, itu harapan kami. Semuanya harus didasarkan pada data-data, kami tentu taat pada aturan, tapi juga tidak berarti dengan melaksanakan aturan, misalnya ada keguncangan dalam dunia pendidkan,” tukasnya. (adv)

 

Pewarta: Usman Dai

Pos terkait