60DTK, Kabupaten Gorontalo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, menggelar Deklarasi ASN dan Tolak Politik Uang. Kegiatan yang dihadiri dan disaksikan melalui zoom meeting oleh ratusan ASN ini berlangsung di Gedung Dinnar Grand Hall Limboto, Selasa (10/11/2020).
“Kegiatan ini adalah inisiatif dari Bawaslu, dan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kami mendapatkan support,” ujar Ketua Bawaslu Kabgor, Wahyudin Akili, dalam sambutannya.
Wahyudin mengatakan, kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan pada hari ini, bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Sebab menurutnya, pemaknaan semangat juang pahlawan bisa juga dimaknai dengan menciptakan Pilkada yang berintegritas.
Selain itu, kata Wahyudin, momen kali ini juga bertepatan dengan satu bulan jelang hari pemungutan suara Pilkada Tahun 2020. Seperti diketahui, tahapan tersebut akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
Baca Juga: ASN Yang Tidak Netral Di Pilkada Kabgor, Siap-Siap Terima Sanksi
“Dengan adanya kegiatan ini, semoga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gorontalo bebas dari politik uang dan politisasi identitas. Mari kita bersama-sama kawal Pilkada Kabupaten Gorontalo berjalan dengan baik sampai hari H, tanggal 9 Desember 2020,” ajaknya.
Sementara itu, Plt Bupati Gorontalo, Herman Walangadi mengatakan, aparat ASN secara individu memiliki hak untuk memilih dan berkeyakinan terhadap pilihan politik. Disisi lain, ASN juga diikat dengan kode etik dan kode perilaku yang mengharuskan ASN harus netral dalam Pilkada.
“Netralitas menjadi keharusan bagi ASN, supaya dalam pelayanan kepada masyarakat tidak muncul sikap diskriminatif,” jelas Herman.
Baca Juga: Herman Walangadi: Tanggung Jawab Saya Sebagai Wakil Bupati Dan Plt Bupati Cukup Berat
Herman menambahkan, dalam menentukan pilihan, ASN harus benar-benar mengetahui visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh setiap Paslon. Ia mengingatkan, jangan sampai ada ASN yang menerima imbalan dari pihak mana saja.
“Pada saat masa tenang, saya mengimbau ASN untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pemungutan suara,” pungkasnya. (adv)
Pewarta: Andrianto S. Sanga
