60DTK – KOTA GORONTALO : Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo Maret 2018 turun 17,14 persen menjadi 16,81 persen. Turun 0,33 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2017 lalu.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Budiyanto Sidiki menilai turunnya angka kemiskinan itu dipengaruhi oleh dua faktor, pertama konsistensi pemerintah menjaga inflasi. Kedua, adanya sinkornisasi program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota utamanya dalam hal intervensi program rakyat miskin berdasarkan Basis Data Terapdu (BDT) Kemensos RI.
BACA JUGA : Pasar Murah Pemprov Mulai Masif Dilaksanakan, Ini Alasannya
“Inflasi ditekan salah satunya dengan pasar murah. Artinya harga harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil. Efek psikologisnya pedagang tidak bisa menaikkan harga karena pemerintah terus mengintervensi dengan pasar murah,” jelasnya.
Komitmen Rusli-Idris sangat kuat soal APBD: alokasi anggaran diberikan sebesar-besarnya untuk dirasakan langsung oleh rakyat. Selain subsidi pangan, berbagai kebijakan populis sudah dihasilkan di antaranya penyediaan benih bidang pertanian secara gratis, jaminan kesehatan semesta (Jamkesta), program prodira untuk subsidi siswa SMA/SMK.
BACA JUGA : Ribuan Warga Lamahu Serbu Pasar Murah Pemprov
Ada juga intervensi bantuan sektor perikanan. Contohnya, bantuan motor ber cool box bagi penjual ikan keliling, bantuan perahu nelayan bermesin 15 PK, batuan benih, hingga program fish goes to school.
“APBD kita hanya Rp1,9 triliun tahun ini. Kita bukan daerah kaya. Tidak ada pilihan selain menggunakan (APBD) sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Agar apa? Supaya ekonomi kita bergerak. Ekonomi kita yang sebagian besar digerakkan oleh keuangan pemerintah,” lanjut Gubernur Gorontalo dua periode itu. (rls)
Sumber : Humas Gorontalo Prov
