60DTK, Kabupaten Gorontalo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo di bawah kepemimpinan Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto antusias menyambut kebijakan Pemerintah Pusat membuka perekrutan kurang lebih 2,3 juta calon aparatur sipil negara (ASN) di tahun 2024 ini.
Hal itu dibuktikan dengan langkah cepat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo melakukan pertemuan bersama para Kepala Sub Bagian Kepegawaian, tak lama usai perekrutan tersebut diumumkan Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Tujuan dari pertemuan ini untuk meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar secepatnya melakukan analisis kebutuhan pegawai dan menyampaikan usulan ke pihak BKPSDM Kabupaten Gorontalo. Pasalnya, berdasarkan data itulah BKPSDM akan mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat paling lambat pada 31 Januari 2024 ini.
Kepala BKPSDM Kabupaten Gorontalo, Mohamad Juffri Damima mengatakan, dalam perekrutan kali ini, khususnya untuk tenaga PPPK, memungkinkan tenaga honor bakal diprioritaskan. Caranya, tidak lain dengan membuka PPPK untuk formasi khusus.
Berdasarkan data yang pernah dirangkum awak media 60dtk akhir 2023 lalu, jumlah tenaga honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sekitar 2.771 orang, bahkan yang sudah tercatat dalam basis data BKN ada sekitar 1.770.
“Jumlah tenaga non-ASN di kita itu memang bisa dikatakan banyak. Karena itu kita akan himpun dulu analisis kebutuhan dan beban kerja dari masing-masing OPD, dengan itulah kita akan memasukkan ke formasi,” kata Juffri kepada awak media 60dtk, Kamis (18/01/2024).
Di sisi lain, kata Juffri, berdasarkan Undang-Undang ASN terbaru, seluruh pemerintah daerah di Indonesia telah diamanahkan untuk menata semua tenaga honor paling lambat hingga Desember 2024, sehingga di tahun 2025 nanti pegawai pemerintah tinggal terdiri dari PNS dan PPPK.
“Untuk itu kami dari pemerintah daerah akan berupaya mengusulkan formasi (ke Pemerintah Pusat) calon ASN yang intinya bisa mengakomodir seluruh tenaga non-ASN yang ada,” tegasnya.
Ia juga membeberkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya diberi ruang untuk mengakomodir lulusan terbaru ‘fresh graduate’ saja, tapi juga mengusulkan calon ASN dengan pendidikan SMA sederajat. Menurutnya, ini kesempatan yang baik, mengingat para honor di daerah setempat cukup banyak belum sarjana.
“Kami juga berharap teman-teman non-ASN ini bisa terakomodir semua. Tapi yang perlu dicatat, penetapan formasi ini dari Kemenpan-RB,” ujarnya.
Lebih lanjut, Juffri menyampaikan pesan kepada seluruh tenaga honor agar tetap menjaga semangat dalam melaksanakan tugas, termasuk mempersiapkan diri dengan terus belajar agar bisa mengikuti seleksi pengangkatan PPPK nanti dengan baik.
“Anggap saja evaluasi tenaga honor yang kita lakukan dengan sistem CAT sekarang ini sebagai latihan untuk menyongsong penerimaan C-ASN nanti, kami berharap teman-teman non-ASN bisa sukses ke depan,” pungkasnya.
Pewarta: Andrianto Sanga
