60DTK – Kab. Blitar : Bupati Blitar, Rijanto dan jajarannya kembali melakukan video conference bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, membahas terkait penanganan penyebaran wabah Virus Corona, Rabu (08/04/2020) di Ruang Command Center.
Nampak dalam video conference itu Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri dan terhubung dengan sejumlah 513 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
Mendragri Muhammad Tito Karnavian, pada kesempatan itu mengatakan bahwa pandemi covid-19 ini selain berimbas pada kesehatan, juga berdampak pada sektor ekonomi. Kedua aspek itu menjadi prioritas pemerintah pusat dalam penanganan wabah covid-19.
Tito menegaskan, hal itu diperlukan adanya strategi yang tepat dan terukur. Selain mengutamakan kesehatan, menjaga ekonomi juga diperlukan agar tidak jatuh terlalu dalam. Ia mengatakan, pihaknya memberikan arahan kepada kepala daerah untuk melakukan realokasi dana dan refocusing anggaran.
“Selain realokasi dana dan refocusing anggaran, saya menghimbau untuk menyiapkan social safety net atau jaring pengaman sosial serta membantu dunia usaha tetap hidup dan survive,” pesan Tito.
Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Rijanto mendorong kepada seluruh Pimpinan OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar untuk secepatnya bergerak merealisasikan realokasi anggaran dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 ini.
Sebagai wujud social safety net (jaring pengaman sosial) Rijanto memberikan arahan dengan menyiapkan sembako sejumlah 57.571 untuk masyarakat, yang nantinya pembelanjaan melalui UMKM lokal seperti membeli beras dari Gapoktan maupun Bulog atau telur dari Koperasi Putera Blitar serta produk lainnya dengan tetap memberdayakan produk lokal.
“Rencananya, sembako akan kita berikan satu bulan sekali selama tiga bulan,” ujar Rijanto.
Setelah mengikuti telekonferensi bersama pemerintah pusat, Rijanto mengaku sangat terkesan atas motivasi dan petunjuk strategis yang diberikan.
“Jadi tidak boleh ragu-ragu membuat langkah itu. Sepanjang kebijakan yang kita ambil itu terarah, terukur dan ada strategi yang tepat, ya harus dilakukan,” tutup Rijanto. (adv/kmf)
Pewarta : Achmad Zunaidi
