DPRD Kota Blitar Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Banyuwangi Membahas Dampak Pasar Modern

  • Whatsapp
Komisi II DPRD Kota Blitar
Komisi II DPRD Kota Blitar menerima kunjungan DPRD Kabupaten Banyuwangi. (Foto: Istimewa)

60DTK, Blitar – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD kota Blitar Yohan Tri Waloya yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna, Kamis (12/11/2020).

Kata Yohan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi, kemudian berdiskusi mengenai situasi terkini perkembangan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan strategi penataan pasar rakyat dan pasar modern yang berjejaring sosial.

“Intinya, di Kabupaten Banyuwangi ini ada kurang lebih 150 pasar modern yang berjejaring sosial, sehingga mengakibatkan pasar rakyat makin lama makin tergerus,” tutur Yohan kepada 60DTK usai acara.

Baca Juga: Meraih Medali Emas dan Perunggu, Pemkot Blitar Beri Reward Siswa Berprestasi

Lalu Yohan menuturkan, untuk mengatasi dampak tersebut, Kabupaten Banyuwangi telah membatasi jam operasional pasar modern, Walhasil pengaruhnya sangat besar bagi pasar rakyat atau pasar tradisional.

“Dimana pasar modern tersebut boleh buka mulai jam 9 pagi dan tutup jam 6 sore,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait pemberlakuan jam operasional, ketua komisi II DPRD Kota Blitar itu mengaku akan diterapkan di Kota Blitar. Selain itu, kata Johan, pihaknya juga akan mensosialisakan kepada pasar-pasar modern untuk memberi ruang atau space untuk produk-produk industri kecil menengah (IKM) untuk dapat berjualan di toko tersebut.

“Kelemahanya, produk IKM kita itu belum masuk spesifik yang diminta Alfamart ataupun Indomaret. Dan ini akan menjadi PR IKM maupun kita,” tegasnya.

Baca Juga: Dinkop dan UM Kota Blitar Gelar Workshop, Diharapkan UMKM Eksis Walaupun Pandemi

Lebih lanjut Yohan mengatakan, subtansi dari pertemuan ini pihaknya akan ditindaklanjuti atau diterapkan, sehingga adanya keseimbangan antara pasar rakyat dengan pasar modern.

“Walaupun sudah ditetapkan pembatasan, namun kenyataanya pasar modern yang berlainan itu tetap berjejaring nasional. Sementara di kota Blitar sudah kita batasi jumlahnya 22, yang diatur didalam peraturan daerah (Perda) nomer 1 tahun 2018,” pungkasnya. (adv)

 

Pewarta: Achmad Zunaidi

Pos terkait