Gorontalo Masih Harus Bangun 52.614 Unit Hunian Layak Bagi Masyarakat

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat memberikan sambutan pada pembukaan rapat kerja program sejuta rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR di Ballroom Maqna Hotel Kota Gorontalo, Selasa (8/5/2019). (Foto: Nova-Humas)

60DTK – KOTA GORONTALO : Provinsi Gorontalo masih kekurangan rumah atau backlog sejumlah 52.614 unit rumah. Ini berdasarkan data yang pernah dilakukan oleh Pokja PKP (Perumahan Kawasan Pemukiman) dan tercantum dalam dokumen RP3KP Provinsi Gorontalo. Dalam data tersebut juga dicantumkan, di tahun 2018, jumlah rumah yang dihasilkan sebanyak 232.949 unit. Selain itu berdasarkan basis data terpadu (BDT), rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Gorontalo berada pada angka 19.864 unit.

Data ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, saat membuka rapat kerja program sejuta rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR di Ballroom Maqna Hotel Kota Gorontalo, Selasa (8/5/2019).

Bacaan Lainnya

Menurut Darda, pemerintah ingin mendorong pembangunan rumah di Indonesia sehingga bisa mengurangi angka backlog atau kekurangan perumahan yang berdasarkan data BPS di tahun 2015 mencapai angka 13,5 juta unit.

BACA JUGA : Begini Cara Warga Sulawesi Selatan Persatukan Warganya Di Bulan Ramadhan

“Untuk mengatasi backlog dan RTLH ini, Pemprov Gorontalo sendiri telah melaksanakan program pembangunan rumah layak huni dengan total yang telah dibangun selang waktu tahun 2012-2017 sebanyak 4.617 unit. Kalau melihat penyebaran ini tentunya kesenjangan antara kebutuhan pemenuhan rumah dengan ketersediaan yang ada masih jauh dari target dari sejuta rumah,” kata Darda.

Mantan Kadis PU Pohuwato juga mengatakan, backlog juga terjadi dikarenakan implementasi aturan yang ada dipusat dan terkait dengan UU nomor 23 tahun 2014. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah, pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk membangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

” Saya berharap, dalam rapat kerja bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah yang timbul serta dapat memberikan usulan dan masukan konstruktif yang bisa memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat,” harap sekda.

BACA JUGA : Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Gorontalo Akan Miliki Sekretariat

Rapat kerja dihadiri beberapa stakeholder yang terkait langsung dengan bidang perumahan seperti Bupati Walikota se Provinsi Gorontalo, Asosiasi Bidang Perumahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi se Indonesia Timur dan Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman se Provinsi Gorontalo. (rls)

Sumber : Humas Gorontalo Prov

Pos terkait