KPK RI Lakukan Supervisi Mitra Pemangku Kepentingan di Kantor KSOP Gorontalo

60DTK – GORONTALO – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), melaksanakan rapat supervisi perdana bersama pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Gorontalo serta segenap mitra pemangku kepentingan di Pelabuhan Gorontalo, yang dilaksanakan di kantor KSOP,‪ Jl. Mayor Dullah Kota Gorontalo, Jumat (23/08/2019).

Adapun tujuan pertemuan tersebut adalah guna melakukan pemetaan masalah sebagai langkah awal untuk membangun kolaborasi pencegahan korupsi terkait tata kelola pelabuhan.

Baca juga : Nelson: ASREF Tahun 2019 Ini Sangat Luar Biasa

Kegiatan itu juga turut dihadiri Kepala Kantor KSOP Gorontalo beserta jajarannya, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Kabupaten Kota se – Gorontalo, perwakilan Direktur Polairud Polda Gorontalo, perwakilan Ditjen Hubla, karantina Pertanian – Kemtan, Ditjen Bea Cukai, sejumlah pihak swasta, serta Asosiasi Mitra Pemangku Kepentingan seperti Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), PT. Pertamina, PT Pelindo IV Persero cabang Gorontalo, dan perwakilan Pemkot/Pemkab Gorontalo.

Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korwil III KPK, Dian Patria pun menjelaskan bahwa ini dilakukan untuk mendorong kinerja KPK guna melakukan pencegahan terhadap pelaku – pelaku usaha khusus di pelabuhan Gorontalo.

“KPK mendorong kepatuhan pelaku usaha dan fungsi koordinasi lintas pemangku kepentingan di Pelabuhan Gorontalo dan untuk itu kami butuh baseline data untuk mendukung kerja – kerja pencegahan,” tutur Dian.

Ia menambahkan, adapun sektor kemaritiman adalah salah satu fokus sektor yang tertuang dalam Renstra KPK 2015 – 2019.

“Salah satu persoalan adalah potensi sumber daya maritim yang sangat besar, namun KPK menemukan masih banyak terjadi penyimpangan di lapangan,” terangnya.

Sementara, pelabuhan merupakan salah satu fokus tematik pendampingan koordinasi supervisi pencegahan oleh KPK di Provinsi Gorontalo.

“Strategi yang dilakukan KPK dalam program Gerakan Nasional Mengembalikan Kejayaan (GNMK) Maritim Indonesia dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu tactical action yang merupakan pendekatan jangka pendek dengan membangun sistem data dan informasi terintegrasi; strategic action, sebagai pendekatan jangka menengah yang dilakukan untuk menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara: serta systematical action, yakni gerakan jangka panjang untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan kedaulatan pengelolaan SDA,” jelas Dian panjang lebar.

Adapun tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia dengan melakukan perbaikan tata kelola pelabuhan untuk mendorong perbaikan layanan publik dan menekan biaya logistik.

“Termasuk di dalamnya menyelesaikan permasalahan lintas stakeholder untuk mengoptimalkan utilitas pelabuhan dan menutup celah korupsi serta kerugian keuangan negara,” tandasnya.

 

 

 

Pewarta : Moh. Effendi
Editor : Nikhen Mokoginta