60DTK, Kabupaten Gorontalo – Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersisa kurang dari enam bulan. Berbagai persiapan dan tahapan Pilkada terus dilaksanakan, termasuk oleh KPU Kabupaten Gorontalo (Kabgor).
Satu hal yang masih menjadi pokok pembahasan KPU Kabgor bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait tidak lain adalah biaya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Sebab, anggaran hibah daerah yang diperuntukkan untuk KPU sebesar Rp. 32 milyar diperkirakan tidak akan mampu membiayai pelaksanaan teknis tahapan pilkada dan pengadaan APD. Apalagi kalau APD yang harus disediakan digunakan mulai dari pelaksanaan tahapan Pilkada sampai hari pemungutan suara.
Baca Juga: Terjadi Perubahan Item Regulasi, Pemkab Gorontalo Dan KPU Adendum NPHD
“Sebelumnya kita sudah bahas dengan pemerintah daerah untuk anggaran APD di tambahkan dan di masukkan dalam hibah daerah. Tapi kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan,” ungkap Ketua KPU Kabgor, Rasyid Sayiu, saat ditemui di Kantor KPU, Senin (29/06/2020).
Melihat kondisi ini, KPU, Bawaslu, dan Pemkab Gorontalo pada beberapa waktu lalu sudah sepakat untuk mengusulkan biaya pengadaan APD ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.
“Kalau dari kita sendiri (besaran anggaran-red), yang diusulkan ke pemerintah pusat memang cukup besar yaitu Rp.12 milyar. Tapi sampai dengan saat ini yang diberikan baru Rp.3,7 milyar,” beber Rasyid Sayiu.
Baca Juga: KPU Kabupaten Gorontalo Segera Rekrut PPDP
Masih soal usulan biaya APD, Rasyid menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah usulan KPU secara mandiri, tetapi atas kesepakatan dengan Bawaslu dan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, anggaran dari pemerintah pusat ini akan benar-benar digunakan untuk pengadaan APD seperti masker, Hand Sanitizer, hingga alat Rapid Test. Sementara yang bersumber dari hibah daerah, akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan teknis tahapan pilkada.
“Semoga itu cukup (digunakan untuk pengadaan APD-read) untuk semua tahapan,”tukasnya.
Pewarta: Andrianto Sanga
