Tangani Masalah Kelapa, Nelson Usulkan Pembentukan Otoritas Kelapa Indonesia

Ketua KOPEK, Nelson Pomalingo dalam Festival Kelapa Internasional 2019 di Kabupaten Karangasem, Bali, Sabtu (14/09). (Foto - Humas Pemkab Gorontalo)

60DTK – KABGOR : Guna menangani prolematika kelapa di Indonesia saat ini, Ketua Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), Nelson Pomalingo mengusulkan pembentukan Otoritas Kelapa Indonesia (OKI) yang bertujuan untuk menjadi wadah dalam membahas permasalahan kelapa, mulai dari produktifitas industri, perdagangan, hingga masalah yang dihadapi petani kelapa itu sendiri.

“Ada tiga masalah kelapa di Indonesia, di antaranya masalah pengelolaan pertanian, produktivitas industri, juga masalah terkait harga kelapa itu sendiri,” terang Nelson di sela – sela  kunjungannya ke pameran Festival Kelapa Internasional 2019 di Kabupaten Karangasem, Bali, Sabtu (14/09).

Bacaan Lainnya

Baca :  Nelson: Festival Subak Memang Sudah Melegenda Dan Menjadi Budaya Indonesia

Ia juga menilai, dibanding petani – petani lainnya, saat ini para petani kelapa belum sepenuhnya bahagia dan sejahtera. Pasalnya, industri kelapa yang ada kerap semaunya membeli kelapa dengan harga yang tidak terkontrol alias rendah. Oleh karenanya, dengan dibentuknya OKI nanti, Nelson berharap nasib para petani kelapa bisa setara dengan nasib para petani kelapa sawit atau petani – petani lainnya yang telah jauh berkembang.

“Petani kelapa di Indonesia sampai hari ini masih berjuang sendiri – sendiri. Karenanya kita ingin OKI menjadi wadah perjuangan bersama,” terang Nelson.

Baca : Resmi! Kabgor Akan Jadi Tuan Rumah Festival Kelapa Internasional 2020

Lebih jauh, Nelson juga mengakui keberadaan OKI nanti pun tentu masih membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat untuk berjuang bersama mengatasi permasalahan kelapa, karena pemerintah daerah hanya dapat sebatas mengusulkan, sementara seluruh otoritas ada di tangan pemerintah pusat.

“Petani sangat mendukung adanya OKI. Apalagi Kementerian Pertanian juga sudah menyadari kedepannya kemajuan tidak hanya dalam hal pangan, tapi tentang perkebunan. Kalau bisa, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Industri duduk bersama membahas hal ini, agar  punya otonomi bangun kelapa Indonesia,” tutup Nelson. (Andi/rls/adv)

 

 

.

Pos terkait