60DTK – Gorontalo : Angka kemiskinan di Gorontalo saat ini masih mencapai 16,81 %. Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengklaim sejak tahun 2013, porsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja publik selalu diatas angka 60 persen bila dibandingkan dengan belanja pegawai.
Sayangnya walaupun anggarannya sudah lebih besar tetapi dilapangan belum maksimal pengalokasiannya. Ada – ada saja cara para pengelola anggaran mengelabui dana yang sebenarnya ditujukan untuk masyarakat itu.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mencontohkan, ada program kerakyatan yang dari Rp 500 juta anggarannya, malah untuk fisiknya hanya Rp 200 juta. Sementara Rp 300 juta digunakan untuk biaya perjalanan dinas, makan minum dan lain lain. Hal ini terungkap pada Rapat pembahasan (RAPBD) 2019 di Vila Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Sabtu (18/8/2018).
“Misalnya program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Nomenklaturnya bagus tapi isinya tidak mendukung. Biaya perjalan dinas untuk evaluasi, sinkronisasi, alat tulis kantor, makan minum dll. Fisiknya 200 Juta Rupiah tapi “rempah-rempahnya” 300 juta,” tandas Rusli
Terkait hal itu, Gubernur Gorontalo dua periode itu mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus pada program kerakyatan tanpa ada embel-embel anggaran ikutan lain di dalamnya. Jangan sampai masih ada program yang anggaran fisiknya rendah namun ikutannya yang lebih besar.
Dengan fokus pada pembiayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Rusli memastikan akan ada OPD yang memiliki anggaran kecil bahkan tanpa ada kegiatan. Termasuk menekan anggaran belanja komputer, perjalanan dinas dan lainnya.
Dengan program yang sinkron dengan kabupaten/kota serta pembiayaan yang fokus pada pengentasan kemiskinan, Rusli yakin angka kemiskinan di Gorontalo bisa terus ditekan. Pemprov Gorontalo menargetkan hingga tahun 2022 angka kemiskinan di angka 14%.(rls/rds)
