BPKP Serahkan Laporan Pengawasan Semester 1 ke Pemprov Gorontalo

60DTK, Kota Gorontalo – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, menyerahkan laporan hasil pengawasan semester I tahun 2020 kepada Pemprov Gorontalo.

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara, dan diterima oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Senin (31/08/2020).

Berbeda dengan laporan BPKP pada tahun-tahun sebelumnya, laporan tahun 2020 ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama menyangkut penanganan Covid-19, sedangkan pada bagian dua menyajikan laporan pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Baca juga: 2021 Mendatang, Pemprov Gorontalo Prioritaskan Penyelesaian Masalah Genangan Air

“Pada laporan penanganan Covid-19, BPKP menyajikan hasil monitoring dan pengawasan pada tiga sektor yang menjadi prioritas refocusing dan relokasi anggaran di masa pandemi Covid-19, yakni penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan pemulihan ekonomi,” ungkap Raden.

Ia menambahkan, pada laporan semester II nanti, pihaknya masih akan tetap fokus pada percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo. Pengawasan dan pengawalan akan tetap dilakukan untuk memastikan pelaksanaan seluruh program dan bantuan pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, terkait laporan pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan, BPKP fokus pada pengawasan yang meliputi bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan ruang fiskal, pengelolaan aset-aset daerah, serta sistem pemerintahan.

Baca juga: BPS Akan Turunkan 893 Petugas Untuk Sensus Penduduk Secara Langsung

“Pelaksanaan government system (sistem pemerintahan) di Provinsi Gorontalo sudah cukup baik, dengan indikator di antaranya opini WTP yang diraih oleh seluruh pemerintah daerah di Gorontalo. Dari sisi SPIP juga sudah cukup baik, hampir semua daerah sudah level 3. Demikian pula halnya kapabilitas aparat pengawas internal di inspektorat. Itu modal-modal yang sudah cukup baik di Provinsi Gorontalo, kita tinggal perlu tingkatkan dan optimalkan,” tandas Raden. (adv)

 

Pewarta: Andrianto Sanga