60DTK, Kabupaten Gorontalo: Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo membantah keras pemberitaan di salah satu media yang mengatakan bahwa pihak mereka menghalang-halangi kerja-kerja wartawan.
Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo, Rivon Umar, selaku Anggota Divisi Sosialisasi menjelaskan, ada ketentuan protokol kesehatan yang diatur untuk pelaksanaan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2020 mendatang.
Pasalnya, dalam berita yang muncul itu disebutkan bahwa wartawan dilarang masuk saat debat kandidat calon Bupati Gorontalo yang dilaksanakan di Gedung Dinar Kabupaten Gorontalo.
Baca juga: Tanya Jawab Antar Calon, Rasid Sayiu: Tidak Bisa Ada Pertanyaan Yang Menyerang Pribadi
“Di dalam ketentuan KPU sangat jelas, siapa saja yang bisa ikut hadir di dalam pelaksanaan debat kandidat antarcalon bupati dan wakil bupati Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19,” ujar Rivon.
Adapun terkait keterbukaan informasi publik, pihak KPU Kabupaten Gorontalo juga sudah bekerja maksimal dan telah memberikan hak-hak publik lewat pemberitaan sejumlah media, baik cetak, elektronik, dan media daring (online).
Ia menjelaskan, di dalam ketentuan debat kandidat antarcalon kepala daerah, KPU telah bekerja sama dengan TVRI, RRI, serta radio swasta sebagai lembaga penyiaran publik.
Baca juga: Debat Terbuka Paslon Pilkada Kabupaten Gorontalo Dimulai 5 November
“Selain itu, KPU Kabupaten Gorontalo juga menyiarkan langsung jalannya debat kandidat lewat live streaming di fanpage KPU Kabupaten Gorontalo. Jika KPU dituduh menghalangi kerja jurnalistik, harus dijelaskan bagian mana yang dihalangi oleh KPU, sebab di sejumlah media online lainnya, mereka tetap membuat dan memberitakan jalannya debat kandidat,” tegas Rivon.
“Lihat saja di beberapa media online, mereka tetap membuat berita, jalannya debat tentu mereka melihat lewat live streaming facebook KPU atau bisa saja lewat TVRI, ataupun lewat RRI,” tukasnya. (adv)