Forkopimda Gorontalo Rapat Konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI

60DTK, Gorontalo – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyalurkan aspirasi. Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Rusli Habibie, Selasa (9/2/2021).

Ada beberapa isu yang dibahas di antaranya terkait terorisme dan separatisme yang menghangat beberapa minggu terakhir. Ada tujuh terduga teroris yang ditangkap di Kabupaten Pohuwato dan sudah dibawa oleh Densus 88 ke Jakarta.

Baca Juga: Puskesmas Kwandang Ditutup, Indra Yasin: Layanan Kita Alihkan

Kapolda Gorontalo Irjen Akhmad Wiyagus menjelaskan, pergerakan terorisme ini sudah diendus Densus 88 sejak November tahun 2018 lalu. Mereka diduga menyasar anggota Polisi, TNI dan pejabat.

expo

“Ketujuh orang tersangka ini menamakan diri Jamaah Ansor Pohuwato. Jadi jamaah ini suka tidak suka sudah dikenal di dunia terorisme. Padahal mereka benar-benar oang Pohuwato, hanya untuk men-declare kepada masyarakat luas bahwa di Pohuwato juga ada loh. Kira kira begitu,” ungkap Kapolda Gorontalo, Irjen Akhmad Wiyagus.

Forkopimda Gorontalo Rapat Konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin saat mengikuti Rapat Konsultasi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo di Aula Rujab Gubernur, Selasa (9/2/2021). Foto: Salman.

Baca Juga: Sebelum Ujian Doktor, Ridwan Yasin Minta Masukan dari Promotor

Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito menyarankan untuk menjadikan Gorontalo sebagai daerah penyangga untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang relatif lebih besar risiko terorisme dan separatisme.

“Alangkah baiknya melaksanakan operasi imbangan untuk membuat sekat ini. Kita melakukan operasi penyekatan sehingga tidak terjadi limpahan dari dua daerah sehingga Sulut dan Sulteng tidak connect pak. Bisa bisa Filipina Selatan bisa connect dengan Poso pak,” saran Dandrem.

Baca Juga: Wabup Gorut Dapati Mekanisme Pengadaan Tanah Tidak Sesuai SK Bupati

Azis Syamsuddin menyambut baik aspirasi yang ada dan berjanji akan membahas di tingkat pusat dengan kementrian terkait. Gorontalo butuh perhatian khusus karena berpotensi menjadi lalu lintas paham radikal.

“Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan ini. Pandangan daripada TNI-Polri sama, Gorontalo ini sebagai lalu lintas (paham radikal). Tinggal bagaimana kita memutus ini,” ungkap Azis.

Baca Juga: Pemerintah Kota Gorontalo Gencar Sosialisasi Alat Perekam Pajak e-Pos

Aspirasi lain yang diserap yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata termasuk penyediaan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang representatif. Ia berharap bisa memperjuangkan khususnya dalam hal anggaran.

Kehadiran politisi Partai Golkar itu tidak sendiri, sejumlah anggota DPR RI yang membawahi bidang Politik Hukum dan Keamanan ikut diajak. Ada Putri Anneta Komarudin dari Komisi XI, Jhon Kennedy Azis dari komisi VIII dan Andi Rio dari Komisi III.

Baca Juga: Peringati Hari Pers, Ketua DPRD Kabgor Ingatkan Fungsi Kontrol

Hadir juga Ilham Pangestu dari Komisi I, Hetifah Sjaifudian dari komisi X, Rudi Maksud Komisi III, Sari Yuliyanti komisi III serta Idah Syahidah dari komisi VIII yang juga istri Gubernur Gorontalo. (adv)

Sumber: gorontaloprov.go.id

Ikuti Kami

Ikuti perkembangan informasi disekitar anda melalui media sosial kami. Ubah hidupmu dengan membaca berita 60dtk.com

Related Articles