60DTK, Gorontalo – Pengembangan Pelabuhan Anggrek yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mendapat dukungan dari empat kementerian sekaligus yakni PUPR, Perhubungan, Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Dukungan ini terungkap pada peresmian serah terima pengelolaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek dari Kementerian Perhubungan kepada PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) yang berlangsung virtual, Selasa (28/9/2021).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dengan pengembangan ini, perusahaan pengelola diharapkan mampu menjaga komitmen dan itikad baiknya sebagai mitra pemerintah sehingga keberadaan Pelabuhan Anggrek yang modern bisa berkontribusi dalam peningkatan ekonomi Indonesia.
“Saya minta agar pihak AGIT sebagai pengelola dapat bersinergi secara nasional dan internasional, terutama dengan pemerintah daerah. Karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” jelas Budi.
Sejalan dengan hal ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pengembangan Pelabuhan Anggrek merupakan implementasi program-program pemerintah yang didukung DPR khususnya di bidang infrastruktur.
“Kami dari Kementerian PUPR selalu berkoordinasi erat dengan Kementerian Perhubungan yang sudah tentu akan mendukung sepenuhnya sesuai dengan program-program yang diamanahkan kepada kami untuk terus memberikan support terhadap keberhasilan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo ini,” ungkap Basuki.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, mewakili masyarakat Gorontalo menyampaikan terimakasih kepada pemerintah pusat. Ia menyebut pengembangan Pelabuhan Anggrek sudah lama dinantikan oleh masyarakat.
Selain itu, Rachmat menilai pengembangan Pelabuhan Anggrek akan memperkuat pembangunan ekonomi khususnya bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
“Tinggal bagaimana semua stake holder mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi bersinergi untuk terus mengembangkan ekosistem perekonomian Gorontalo sehingga bisa menjadi tujuan investasi yang menguntungkan,” tambah Rachmat.
Terkait dengan skema pengembangan Pelabuhan Anggrek, mendapat sambutan positif dan pengamat dan praktisi KPBU. Syaiful misalnya, ia mengapresiasi terobosan yang dilakukan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Proyek pelabuhan pertama yang perencanaannya menggunakan sistem Building Information Modelling System (BIM) yaitu suatu sistem atau teknologi di bidang AEC (Architecture, Engineering and Consctruction) yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam mode tiga dimensi,” ujar Syaiful.
Pengembangan Pelabuhan Anggrek diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp1,4 trilun yang akan direalisasikan secara bertahap. Pertama akan dimulai pada 2022 – 2023 yang meliputi pembangunan dermaga, lapangan peti kemas (kontener), kargo dan fasilitas pendukung lainnya.Untuk tahap dua direncanakan pada tahun 2031 – 2032.
Bagi perusahaan pengelola, proyek ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan skema KPBU pengembalian dan investasi yang dikeluarkan tidak hanya bergantung pada efisiensi pengelolaan pelabuhan. Namun akan sangat ditentukan bagaimana meningkatkan perekonomian dan arus barang dari dan ke Gorontalo.
“Tantangan kami tidak sebatas mengelola pelabuhan saja. Tetapi bagaimana membuat pengembangan pelabuhan ini menjadi lokomotif untuk memperkuat ekosistem perekonomian Gorontalo menjadi destinasi investasi yang menarik,” jelas Direktur Utama AGIT, Hiramsyah Sambudhy Thaib. (rls/hnd)
