60DTK, Jakarta – Pemerintah Pusat hingga saat ini masih terus mengkaji reformasi program jaminan pensiun dan hari tua bagi pegawai negeri sipil (PNS), dari skema Pay As You Go menjadi Fully Funded.
Dasar perombakan skema pensiunan dan jaminan hari tua bagi PNS ini untuk mengurangi beban yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab selama ini, uang pensiun PNS lebih banyak dibayarkan oleh APBN. Di sisi lain, setiap pensiunan hanya membayar iuran dengan jumlah yang hanya sedikit sekali setiap bulannya.
“Pay As You Go itu adalah manfaat pasti. Sekecil apapun jumlah iurannya, jumlah pensiun yang diterima itu tidak berkurang. Itu manfaat pasti Pay As You Go. Ini akan tidak memadai dan juga memberatkan APBN” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, dikutip dari sindonews.com, Selasa (5/1/2021).
Baca Juga: Ada Pengangkatan CPNS Tahun Ini, Ayo Siapkan Dokumen Pendaftaran Dari Sekarang
Untuk itu, kata Haria, sistem ini ke depan akan diubah menjadi Fully Funded. Dengan sistem ini, besaran iuran akan tergantung pada prosentase dari pendapatan atau take home pay.
“Fully Funded itu, PNS akan membayar iuran sebesar presentasi dari take home pay, bukan dari gajinya. Sehingga uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Pay As You Go” ujarnya.
Baca Juga: Terlibat Organisasi Terlarang, ASN Dikenai Sanksi Disiplin Berat
Lebih jauh, Ia juga membeberkan bahwa sistem baru ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), agar penerapannya memiliki payung hukum yang jelas.
“Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama peraturan pemerintah ini bisa segera dilaksanakan. Jadi upaya penyusunan PP ini sudah dilakukan sejak lama. Masih ada hitungan yang harus dianalisa dengan lebih akurat lagi supaya tidak membebani keuangan negara. Dan itu dilakukan dengan ketat oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan” tandasnya.
