60DTK, Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2019. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Kantor Skretariat DPRD Tulungagung, Rabu (13/04/2020).
Hadir dalam rapat itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowa, Sekretaris Daerah Sukaji, Ketua DRPD Tulungagung Marsono, Wakil Ketua DPRD Asmungi dan Ahmad Baharudin serta Ketua-Ketua Fraksi. Tampak pula Anggota DPRD lainnya serta OPD Tulungagung yang mengikuti rapat melalui teleconference dari rumah masing-masing.
Pada rapat tersebut, DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Tulungagung yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi C, Heru Santoso. Adapun rekomendasi yang disampaikan, menjadi bahan pertimbangan dalam rangka menyusun perencanaan di tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.
Dalam pandangan umum yang disampaikan Bupati Maryoto pada sidang paripurna bulan lalu kata Heru, ada kenaikan sebesar 5,32 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,02 persen di tahun 2019.
Untuk itu, DPRD Kabupaten Tulungagung merekomendasikan kepada Bupati Tulungagung untuk lebih meningkatkan potensi kawasan obyek wisata, produk-produk unggulan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian, perikanan dan industri olahan.
“Sehingga bisa memacu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung ke depan,” tutur Heru.
Sementara itu untuk bidang pendidikan, Bupati Tulungagung diwajibkan melakukan pemerataan dalam penempatan guru PNS di sekolah-sekolah. Sebab, kondisi saat ini masih ada kesenjangan antara sekolah satu dengan lainnya. Di samping itu, masalah pelaksanaan pendidikan sekolah yang berkualitas juga mendapat kritikan kerena dianggap belum bisa dirasakan secara maksimal.
Demikian pula dengan urusan kesehatan. Disarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Ishak. Dan juga tunjuagan bagi tenaga medis non PNS, terutama mereka yang bertugas menangani kasus corona.
Dengan alasan bahwa capaian pendapatan yang di dapat di rumah sakit Dr. Iskak sudah melebihi target di tahun 2019 sebesar Rp 288 miliar yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan di rumah sakit tersebut.
Sementara terkait dengan catatan strategis pada pekerjaan umum di Dinas PUPR Tulungagung yang mengalokasikan anggaran Rp163,8 miliar, ini hanya mampu diserap sekitar 59,4 persen.
“Ini menunjukkan kinerja yang buruk dan tidak profesional. Karena wilayah Kabupaten Tulungagung masih ada jalan yang rusak dan perlu diperbaiki. Untuk itu kepada bupati, supaya memberikan pembinaan kepada Kepala Dinas PUPR agar kinerja berikutnya menjadi lebih baik dan profesional,” jelas Heru.
“Di samping itu, supaya diadakan tambahan tenaga perawatan dan tenaga ahli. Dan seperlunya diadakan percepatan peraturan daerah tentang pengelola,” tukasnya.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Maryoto mengakui bahwa berdasarkan evaluasi dari DPRD masih ada kekurangan yang dilakukan Pemkab Tulungagung. Terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik.
“Nanti kami akan tindaklanjuti (rekomendasi DPRD Tulungagung) itu. Kami akan fokuskan pada infrastruktur jalan,” ujar Maryoto.
Akibta dari pandemi covid-19 lanjut Maryoto, penganggaran Tulungagung mengalami pergeseran.
“Pengaruh covid-19 membuat pergeseran anggaran barang dan jasa sampi 50 persen. Begitu juga dengan belanja modal sampai 50 persen,” tambahnya.
Pewarta: Achmad Zunaidi Editor: Kasim Amir
