60DTK.COM – Gorontalo : Isu yang menyebut Partai Golkar mulai menarik dukungan dari pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie, dinilai sebagai narasi yang menyesatkan publik.
Ketua Satgas DPD Partai Demokrat Gorontalo, Helmi Rasid, mengatakan rapat internal Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Gorontalo tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai tanda keretakan koalisi atau penarikan dukungan terhadap pemerintahan Gusnar-Idah.
Menurutnya, rapat internal dan evaluasi merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dilakukan setiap fraksi di DPRD.
“Apa yang salah dengan rapat Fraksi Golkar? Tidak ada yang salah. Semua fraksi biasa melakukan rapat internal, termasuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan,” kata Helmi.
Ia menilai munculnya narasi bahwa Golkar akan meninggalkan koalisi pemerintahan Gusnar-Idah justru merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak memiliki dasar kuat.
Terlebih, kata Helmi, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo.
“Logikanya, Ibu Wakil Gubernur Idah Syahidah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar. Kemudian Golkar diisukan meninggalkan koalisi pemerintahan Gusnar-Idah. Ini menjadi lucu dan opini seperti ini perlu diluruskan,” ujarnya.
Helmi menegaskan, evaluasi terhadap pemerintahan bukan hanya dilakukan Fraksi Golkar. Partai Demokrat Gorontalo sebagai salah satu partai pengusung juga telah melakukan evaluasi melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk partai.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan jalannya pemerintahan Gusnar-Idah, tetapi juga menyangkut proyeksi politik Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Jadi bukan hanya Fraksi Golkar yang melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah. Kami dari Partai Demokrat yang juga pengusung sudah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan ini,” jelasnya.
Menurut Helmi, setiap fraksi maupun partai politik memiliki ruang untuk memberikan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Hal itu merupakan bagian dari dinamika politik sekaligus upaya mendorong perbaikan kebijakan.
Ia berharap evaluasi tersebut tidak ditarik ke dalam kesimpulan politik bahwa partai tertentu hendak meninggalkan pemerintahan.
“Semua fraksi dan partai politik memiliki hak yang sama untuk mengevaluasi. Tujuannya tentu demi perbaikan dan perubahan Gorontalo ke depan,” katanya.
Helmi menambahkan, perbedaan pandangan maupun evaluasi merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan. Menurutnya, dinamika tersebut seharusnya diselesaikan melalui komunikasi antarpihak dan tidak perlu dibesar-besarkan menjadi isu perpecahan koalisi.
“Dinamika politik dalam pemerintahan sudah hal yang biasa. Semua cukup dengan komunikasi yang baik lintas partai,” pungkasnya.
