60DTK, Gorontalo Utara – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Gorontalo Utara mewajibkan nelayan membawa surat pengantar dari desa masing-masing untuk memperoleh rekomendasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Rekomendasi itu dari kepala dinas. Hanya sebagai dasar keluarnya surat rekomendasi itu, harus ada surat pengantar dari desa,” ujar Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Manda Sunge, Kamis (22/7/2021).
Meski pihaknya sudah mengantongi data nelayan kata Manda, surat pengantar dari desa tersebut lebih menguatkan dinas dan mengetahui kondisi terkini dari nelayan yang bersangkutan.
“Sebenarnya kami di dinas sudah ada data base nelayan mulai dari nama, armadanya sampai jumlah alat tangkap yang mereka miliki. Hanya untuk memastikan kondisi terkini dari status pekerjaan mereka, otomatis kepala desa yang lebih tahu,” jelas Manda.
Untuk menghindari penyalahgunaan rekomendasi, DKP sudah mencatat data penerima yang ditugaskan ke SPBU. Mulai dari nama hingga nomor kenderaan yang digunakan ke SPBU.
“Dari 15 orang ini tidak perlu semuanya datang ke SPBU, jadi menunjuk satu orang sebagai koordinator. Nah coordinator itu yang datang ke SPBU, dan nanti dalam surat rekomendasi kami akan buat catatan nama siapa yang mengambil. Kemudian nomor kenderaannya guna menghindari penyalahgunaan BBM itu sendiri,” tukas Manda. (usm)
