60DTK, Kabupaten Blitar – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diyakini menjadi ‘Kereta Pendorong’ untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah guna menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk itu, Bupati Blitar, Rijanto, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Hal ini juga menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN RB) dan Gubernur Jawa Timur.
Baca Juga: Hadiri Pelantikan PPS, Bupati Blitar Berpesan Tetap Jaga Integritas
Menurut Rijanto, Rakor ini diselenggarakan yang tujuanya adalah mengevaluasi hasil kerja OPD dan menilai akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban hasil Out Come dalam penggunaan anggaran.
“Implementasi SAKIP yang dilaksanakan setiap pemerintah daerah tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan daerah itu sendiri, melainkan juga harus dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada Out Come, bukan lagi Out Put,” tandas bupati kepada wartawan usai memimpin rakor di Ruang Candi Penataran Kantor Bupati Blitar, Kanigoro, Selasa, (16/06/2020).
Untuk itu, Bupati Blitar menegaskan, melalui SAKIP, pihaknya mendorong instansi pemerintahnya untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.
“Sehingga dapat dilakukan pemetakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran disetiap OPD,” ujarnya.
Baca Juga: Kampung Tangguh Di Kabupaten Blitar, Cara Atasi Dampak Covid-19
Achmad Lazim, Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar menambahkan, evaluasi tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang semestinya diperlukan.
“Tadi, kita memberikan motivasi kepada OPD untuk membenahi, sementara ini tidak hanya dokumen yang harus dicukupi akan tetapi juga ada kualitasnya. Yaitu bukan hanya berupa catatan tetapi juga harus dibuktikan secara fisik,” bebernya.
Kemudian Lazim berharap, nilai SAKIP Kabupaten Blitar bisa naik kelas yang awalnya B menjadi BB.
“Kuncinya, semua harus memiliki komitmen mulai dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksana dengan menyelesaikan lima komponen utama, yakni, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja,” tandas Lazim. (adv/kmf)
Pewarta: Achmad Zunaidi
