Wabah Corona, Sadarkan Kita Butuh Rumah Sakit Ainun Gorontalo

  • Whatsapp
Desain Rumah Sakit dr.Hj. Hasri Ainun Habibie yang akan dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ilustrasi foto: Humas/Pemprov Gorontalo

60DTK – Kota Gorontalo : Di tengah-tengah wabah virus corona di Indonesia, menyadarkan kita membutuhkan Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo. Tenaga dan infrastruktur kesehatan pada kondisi seperti ini, menjadi hal yang sangat berharga.

Di Gorontalo, Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo menjadi satu-satunya tempat yang ditunjuk pemerintah sebagai rujukan penanganan virus corona. Rumah sakit tersebut,  hanya bisa menampung pasien tidak lebih dari 10 orang. Dokter spesialis paru yang tersedia hanya berjumlah dua orang.

Bacaan Lainnya

“Kondisi ini, sesungguhnya kita di Pemprov Gorontalo khawatir. Di saat Rumah Sakit Aloe Saboe yang ditetapkan sebagai RS rujukan yang kita miliki, kondisinya sangat terbatas. Baik dari ruangan, alat kesehatan dan tenaga medis”, jelas Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki, Jum’at (20/03/2020).

Dari sinilah,  disadari bahwa pengembangan Rumah Sakit Ainun bisa segera terwujud. Sehingga diharapkan, rumah sakit tipe C itu bisa dikembangkan menjadi rujukan tipe B dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dengan begitu, rumah sakit yang berdiri sejak tahun 2014 itu akan semakin lengkap. Baik dari segi ketersediaan ruangan, kecanggihan alat kesehatan, hingga ketersediaan jumlah perawat dan dokter termasuk kualitas dan spesialisasinya.

“Tapi mohon maaf, berbagai argumentasi tentang perlunya kita punya rumah sakit skala provinsi selalu saja dimentahkan dengan berbagai argumen yang tidak rasional dan tidak proporsional dari oknum tertentu”, tambahnya.

“Mungkin karena “mereka” tidak pernah mengalami kejadian ketika sakit tapi ditolak karena alasan ruangan penuh”,  tukas Budi.

Saat ini, rumah sakit yang dikembangkan dengan skema KPBU itu sudah memasuki tahap lelang. Dari hitung-hitungan konsultan dan rekomendasi aparat penegak hukum, nilai pengembangannya ditaksir menghabiskan Rp596 miliar. Angka tersebut lebih kecil dari perhitangan awal sebesar Rp801 miliar. (adv)

Pos terkait