Browsing Tag

Honor

Digelari ‘Panglima PTT’, Jubir : Gubernur Bekerja untuk Rakyat, Bukan Gelar

60DTK - Gorontalo : Penyematan gelar ‘Panglima PTT’ oleh ribuan honorer kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, bukan tanpa alasan. Pasalnya, upaya dan perjuangan Rusli akan nasib 4.608 honorer dipandang sungguh luar biasa. Sejalan dengan hal itu, Juru Bicara Khusus Gubernur Gorontalo Novalliansyah Abdussamad mengatakan, bahwa Gubernur berterimakasih kepada rakyat Gorontalo yang terus berdo’a dan mendukung program dan kebijakannya selama ini. ”Gubernur akan terus menjalankan program-program kerakyatan demi Gorontalo…

Gubernur Ingin Nasib Honorer Harus Jelas Sebelum Ditiadakan Tahun 2023

60DTK – Kota Gorontalo : Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginginkan nasib honorer/PTT di lingkup pemerintahannya harus jelas sebelum nanti benar-benar ditiadakan pada tahun 2023 sesuai dengan intruksi dari Mendagri dan Menpan-RB. Baca Juga : Batal Dirumahkan, Ribuan PTT Malah Dapat Kenaikan Honor Setara UMP Salah satu langkah yang dilakukan Gubernur dua periode itu yakni, mengundang pimpinan perbankan se - Gorontalo di kediaman pribadinya di Kelurahaan Moodu, Kota Gorontalo, Kamis (13/02/2020). Pertemuan itu…

Ini Hasil Pertemuan Gubernur Gorontalo dengan Mendagri soal Nasib Honorer

60DTK – Jakarta : Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Carnavian, Jum’at (07/02/2020), untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer. Baca Juga : Demi Nasib Ribuan Honorer, Gubernur Rusli Habibie Temui Mendagri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zukri Surotinojo yang hadir pada pertemuan itu menjelaskan, Mendagri pada prinsipnya memahami bahwa daerah masih membutuhkan tenaga honor, apalagi guru dan tenaga kesehatan. Hal itu sejalan Permendagri No. 33…

Gorontalo Utara Upayakan Tenaga Honor dan PPT menjadi PPPK

60DTK - Gorut : Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Ridwan Yasin mengatakan, pemerintah daerah akan mengupayakan tenaga Honor dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan semacamnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dikatakan Ridwan Yasin setelah adanya kesepakatan Pemerintah Pusat dan DPR, untuk menghapus jenis-jenis pegawai seperti honor dan yang lainnya. Sebab, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa kepegawaian secara Nasional hanya…